Tulang Bawang Barat. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana-Desa (DD) Pemerintah Daerah Bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung menggelar penyuluhan hukum terhadap sejumlah Kepalo Tiyuh dan aparatur sekecamatan Batu Putih

Diketahui Penyuluhan hukum tersebut di hadiri Penjabat Bupati Tulang bawang Barat, Drs M Firsada M. Si . Kajari
Sri Haryanto, S.H,.M.H, Kadis Kominfo Eri Budi Santoso,Kabag Hukum,Budi Sugianto, Kadis PMD, Sofyan Nur, Inspektur Inspektorat Perana Putera, Kasat Pol PP Fajril Hikmah Kabag Tapem Yanto, S. Sos
PJ Camat Batu Putih Murhasan, S.E., Kepala Tiyuh dan seluruh Aparatur Tiyuh di Kecamatan Batu Putih kegiatan berlangsung di aula balai tiyuh Panca Marga, Kecamatan Batu Putih Kabupaten setempat Selasa (27/10/2023).

Pj. Bupati Tubaba M Firsada, M.Si. dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Kejari Tubaba yang telah hadir dan bertatap muka secara langsung sekaligus menjadi nara sumber dalam penyuluhan hukum bersama.

“Agar tercipta kesadaran hukum di masyarakat maka hukum harus di publikasikan kepada masyarakat luas, salah satunya dengan melakukan penyuluhan hukum yakni, menyebar luaskan informasi hukum, pemahaman tentang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya.

Selanjutnya, selain hal tersebut, penyuluhan hukum dilakukan demi tegaknya supremasi hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum sehingga tercipta masyarakat cerdas hukum dan berbudaya hukum serta meningkatnya kepatuhan hukum ditengah masyarakat

“Saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh komponen penyelenggara pemerintahan tiyuh agar selalu ekstra hati–hati dalam rangka menjalankan serta melaksanakn pengelolaan dana tiyuh agar terhindar dari tindak pidana korupsi,” terangnya.

Sementara itu, Sri Haryanto, S.H, M.H. Kepala Kejari Tubaba mengatakan bahwa, kita adalah mitra dan kita sahabat, bagi bapak ibu jika ada masalah yang ingin dikonsultasikan kepada kami, kami Kejari membukakan pintu untuk kita semua.

“Jangan ada jarak diantara kita, supaya tidak terjadi hal–hal yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Sementara dalam kesempatan itu Budi Sugiyanto, S.H Kabag Hukum Tubaba menyampaikan, penyuluhan hukum tersebut mengingatkan tentang korupsi sekaligus mengenalkan bahwa di Kabupaten Tubaba sudah ada Kejaksaan Negeri.

“Ini jangan dijadikan momok bagi Perangkat Tiyuh, jadikan pendamping desa untuk meminta pendapat dan tempat konsultasi. Dengan adanya Kejari kita berharap dapat menjadi partner desa agar pengelolaan dana desa dapat lebih tepat penggunaannya,” pungkasnya. (bintangsatu)